DPR sejatinya hadir sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Fungsi utamanya bukan sekadar membuat aturan, melainkan juga menjadi corong aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan negara. Namun, praktik politik kerap memperlihatkan adanya jarak yang kian melebar antara rakyat dengan wakilnya. Banyak regulasi disusun tanpa melibatkan partisipasi publik secara optimal, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.

Rasa ketidakpuasan itu semakin menguat ketika fasilitas dan tunjangan anggota DPR dipandang berlebihan. Kontras antara gaya hidup mewah sebagian wakil rakyat dengan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat menimbulkan kesan bahwa DPR jauh dari realitas sosial. Gambaran ini menegaskan adanya krisis kepercayaan yang berpotensi menggerus legitimasi lembaga legislatif.

Dalam konteks inilah, demonstrasi di depan Gedung DPR menjadi saluran alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan suara. Aksi massa sesungguhnya merupakan bentuk komunikasi politik yang muncul ketika kanal formal dianggap tidak berjalan efektif. Protes publik seharusnya tidak dimaknai sebagai ancaman, melainkan sebagai tanda peringatan sekaligus momentum refleksi. Alih-alih menolak atau mengabaikan, DPR seharusnya menjadikan demonstrasi sebagai ruang evaluasi dan membuka pintu dialog yang lebih transparan.

Integritas anggota DPR kini diuji sejauh mana mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan partai atau kelompok tertentu. Hanya dengan keberpihakan nyata terhadap aspirasi masyarakat, kepercayaan publik dapat kembali terbangun. Pada akhirnya, relevansi DPR akan bergantung pada kesetiaannya terhadap peran dasar: mendengar suara rakyat, memperjuangkannya, dan menghadirkannya dalam setiap kebijakan. Bila fungsi itu terus diabaikan, DPR bukan hanya kehilangan legitimasi sebagai penyambung lidah rakyat, tetapi juga berisiko terperangkap dalam jurang ketidakpercayaan publik yang makin dalam.